Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk mengarahkan anggaran negara Indonesia (APBN) menuju posisi nol defisit, seperti yang diutarakan dalam pidatonya tentang Rancangan Undang-Undang APBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (15 Agustus). Dalam anggaran draft 2026, pemerintah menetapkan pengeluaran negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp 3.147,7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang dibiayai melalui cara yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
Prabowo menyatakan, “Pemerintahan saya berjanji di hadapan sidang ini bahwa kami akan terus melaksanakan langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi defisit sebanyak mungkin. Saya berharap, ambisi saya, suatu hari nanti—mungkin pada tahun 2027 atau 2028—saya dapat berdiri di depan sidang ini dan mengumumkan bahwa kami telah mencapai anggaran negara tanpa defisit sama sekali.” Ia menekankan perlunya keberanian dan ketegasan dalam mengeliminasi kebocoran anggaran, serta meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia.
Presiden menekankan bahwa pemerintah akan meningkatkan pendanaan kreatif dan inovatif sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN. Anggaran, tambahnya, harus dirancang agar tetap fleksibel dalam menghadapi guncangan global, sambil tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas pengeluaran, dan inovasi pendanaan. Pendapatan pajak akan ditingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal, sementara itu, akan ditargetkan dan dikalibrasi dengan hati-hati untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.
“Kami akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam kami untuk memastikan bahwa mereka digunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat,” ungkap Prabowo.
