Kejutan Buah Muhibah Prabowo: Rp800 Triliun Terkumpul

by -228 Views

Pada tanggal 19 Juli 2025, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) menegaskan bahwa diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara telah mencapai sejumlah pencapaian positif. Termasuk dalam bentuk memorandum kesepahaman kerjasama (MoU) dan komitmen investasi dari beberapa negara. Tenaga Ahli Utama PCO, Philips J Vermonte, mengungkapkan bahwa selama kurang dari setahun pemerintahan Presiden Prabowo, telah tercapai 71 MoU dari 13 negara dan komitmen investasi hampir Rp800 triliun dari empat negara. Selama acara Diskusi Double Check bertema Buah Muhibah Presiden Prabowo dari Dunia Internasioal, Philips menjelaskan bahwa kerjasama ini membuka akses pasar baru bagi Indonesia yang mungkin sebelumnya tidak menjadi prioritas ekonomi. Salah satu contoh kerjasama yang disoroti adalah masuknya Indonesia dalam organisasi internasional BRICS, yang bertujuan untuk membentuk pasar baru. Bergabung dengan BRICS dianggap sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian global yang mempersempit ruang untuk menjalin hubungan ekonomi. Meskipun demikian, bergabung dalam BRICS bukan berarti anti-Barat atau anti-Amerika. Indonesia tetap berada dalam posisi non-blok dan memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara besar seperti Rusia, China, dan India. Dalam konteks hubungan dagang, Indonesia berhasil menurunkan tarif impor dari Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen setelah negosiasi dengan Presiden Trump. Hal ini menunjukkan bahwa bergabung dalam BRICS bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat. Meskipun demikian, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya menurunkan tarif impor tersebut. Di samping itu, Indonesia merupakan negara di ASEAN dengan kesepakatan tarif paling rendah, yaitu sebesar 19%. Wamenlu juga menekankan bahwa dalam diplomasi dagang, keputusan antarnegara didasarkan pada kepentingan masing-masing negara, bukan pada perasaan. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dan menimbang dengan kebijakan yang sudah terukur sebelum membuat komentar.

Source link