Jakarta — Di tengah masih lebarnya jurang akses pendidikan bagi keluarga miskin, pemerintah meluncurkan sebuah langkah yang diposisikan bukan sekadar sebagai program sekolah baru, melainkan sebagai strategi sosial jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai program Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026, dengan masa orientasi siswa dimulai pada Senin, 14 Juli.

Program ini dipandang sebagai bagian penting dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menempatkannya sebagai upaya langsung untuk memutus siklus kemiskinan yang selama ini kerap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari prioritas keempat Presiden. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Senior Expert Staff di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Minggu (13/7).

Dengan narasi itu, Sekolah Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai fasilitas belajar, tetapi juga sebagai instrumen koreksi atas ketimpangan yang selama ini membuat anak-anak dari keluarga miskin tertinggal sejak awal. Pemerintah menilai kesenjangan tersebut tak bisa dibiarkan berjalan terus, karena akan berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja, daya saing, dan kemampuan negara menyiapkan generasi produktif di masa depan.

Sekolah Berasrama Gratis untuk Keluarga Miskin dan Sangat Miskin

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pembiayaan penuh dari negara. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari rumah tangga miskin dan sangat miskin, terutama mereka yang selama ini paling rentan kehilangan akses ke pendidikan berkualitas karena masalah biaya.

Adita menjelaskan, sejumlah keluarga dalam kelompok pendapatan terendah, sebagaimana tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional Tersatukan (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS), masih menghadapi hambatan serius untuk menyekolahkan anak mereka secara layak. Bukan semata karena tidak ada keinginan melanjutkan sekolah, tetapi karena beban ekonomi membuat pilihan pendidikan sering kali kalah oleh kebutuhan harian yang jauh lebih mendesak.

Di banyak rumah tangga, pendidikan bersaing dengan biaya makan, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan dasar lain yang tak bisa ditunda. Dalam situasi seperti itu, sekolah kerap menjadi pengeluaran yang sulit dipertahankan, terlebih ketika anak sudah memasuki usia remaja dan mulai dianggap bisa membantu pendapatan keluarga.

Karena itulah, model berasrama dipilih agar hambatan non-akademik bisa ditekan. Siswa tidak hanya mendapatkan ruang belajar, tetapi juga tempat tinggal, makan, dan kebutuhan dasar lain yang selama ini menjadi beban paling berat bagi keluarga.

Data Kemiskinan dan Kesenjangan Sekolah Masih Tinggi

Latar lahirnya program ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang masih berat. Pada September 2024, data BPS menunjukkan 24,06 juta orang atau 8,57 persen penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah itu, 3,17 juta orang masuk kategori sangat miskin.

Angka tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang langsung memengaruhi kualitas hidup, termasuk akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks pendidikan, kemiskinan kerap menciptakan efek berantai: anak tidak mendapat sekolah yang layak, keterampilan tertinggal, peluang kerja menyempit, lalu keluarga kembali berada dalam lingkaran yang sama.

Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mengejar target pembangunan Indonesia 2045. Pemerintah menilai kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, melainkan juga penghambat utama pembentukan modal manusia. Ketika anak-anak tidak memperoleh pendidikan bermutu, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan asupan gizi yang cukup, dampaknya akan terasa panjang hingga dewasa.

Akibatnya, tingkat literasi dan keterampilan cenderung lebih rendah, yang pada akhirnya menurunkan peluang seseorang masuk ke pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Dalam jangka panjang, ini mengerem mobilitas sosial dan membuat keluarga sulit keluar dari kemiskinan.

Data pendidikan juga menunjukkan kesenjangan yang tidak kecil. Berdasarkan catatan BPS 2024, tingkat partisipasi kasar atau GER untuk jenjang pendidikan menengah atas pada rumah tangga berpendapatan terendah atau kuartil 1 hanya 74,45 persen. Bandingkan dengan kuartil tertinggi atau kuartil 5 yang mencapai 97,37 persen. Selisih ini menegaskan bahwa latar belakang ekonomi masih sangat menentukan peluang anak untuk tetap bersekolah.

Masalahnya tidak berhenti pada akses masuk sekolah. Kelompok usia 16–18 tahun tercatat sebagai kelompok dengan tingkat ketidakhadiran sekolah tertinggi, yakni 19,2 persen. Pada saat yang sama, sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Dari kelompok itu, 76 persen keluarga menyebut kesulitan ekonomi sebagai alasan utama.

Selain itu, 8,7 persen anak disebut terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga yang menghambat mereka untuk terus belajar. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2022 juga mencatat angka putus sekolah sebesar 1,12 persen di tingkat SMP dan 1,19 persen di tingkat SMA. Meski terlihat kecil secara persentase, jika dikalikan dengan jumlah anak usia sekolah, angkanya tetap menunjukkan persoalan yang nyata dan luas.

Lebih dari Sekadar Akses Sekolah, Negara Menanggung Hidup Siswa

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menghapus hambatan biaya yang selama ini membuat pendidikan berkualitas terasa jauh dari jangkauan keluarga miskin. Negara tidak hanya menanggung proses belajar, tetapi juga kebutuhan hidup siswa selama mengikuti pendidikan.

“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa—pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan—akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

Skema ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin program tersebut berhenti pada penyediaan ruang kelas semata. Jika anak sudah dibebaskan dari beban biaya hidup, maka energi mereka bisa diarahkan sepenuhnya untuk belajar, beradaptasi, dan mengembangkan potensi. Dalam kerangka itu, sekolah dipandang bukan hanya tempat menerima pelajaran, tetapi juga ruang pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian.

Program ini juga dirancang untuk memberi bekal yang lebih luas daripada sekadar nilai akademik. Pemerintah menargetkan siswa Sekolah Rakyat memperoleh keterampilan hidup sesuai bakat dan potensi masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, lulusan diharapkan tidak hanya siap mencari kerja, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun usaha sendiri.

Di sinilah arah kebijakan ini menjadi penting. Sekolah Rakyat tidak diposisikan sebagai jalur bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan sebagai sarana naik kelas bagi anak-anak yang sejak awal lahir dalam keterbatasan. Jika berjalan sesuai rencana, program ini diharapkan menghasilkan generasi muda yang mampu memperbaiki nasibnya sendiri, lalu ikut mengangkat keluarga dan lingkungannya.

Adita menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah meminta para menteri memastikan program ini dijalankan dengan tepat, berintegritas, dan menghasilkan dampak yang benar-benar terasa di lapangan. Tekanan pada aspek ketepatan dan integritas menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghindari program yang hanya bagus di atas kertas, tetapi gagal menyentuh persoalan nyata masyarakat.

“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan tepat, integritas, dan dampak yang nyata. Para siswa ini diharapkan menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada pencapaian Visi Emas Indonesia 2045,” pungkas Adita.