Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian besar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangannya, hal yang patut diperhatikan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini BPK dapat diperbaiki ke depan. DPRD berkomitmen dalam mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Terkunci
