Jakarta — Di tengah dorongan besar menuju kemandirian energi, Presiden Prabowo Subianto menempatkan satu persoalan lama sebagai sasaran utama: rantai logistik yang mahal. Menurutnya, selama biaya distribusi masih tinggi, upaya menekan ongkos energi dan memperluas akses listrik akan berjalan lambat. Karena itu, pemerintah diarahkan untuk memangkas hambatan yang membuat energi sulit menjadi lebih efisien dan terjangkau.
Prabowo menyampaikan bahwa agenda energi nasional tidak bisa hanya bergantung pada menambah pasokan. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan energi itu bisa diproduksi dan disalurkan dengan biaya yang masuk akal. Dalam kerangka itu, pemerintah membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta, investor asing, BUMN, dan pemerintah daerah agar pembangunan energi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pernyataan tersebut mengemuka bersamaan dengan peresmian proyek energi terbarukan di 15 provinsi dan perluasan produksi minyak di Blok Cepu, Jawa Timur. Dua langkah itu diposisikan sebagai contoh bahwa Indonesia masih punya ruang besar untuk memperkuat pasokan energi hari ini, sambil menyiapkan transisi menuju sumber yang lebih bersih di masa depan. Prabowo melihat momentum itu sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk bergerak lebih cepat menuju target emisi karbon net-zero.
Logistik Mahal Jadi Penghambat Efisiensi
Dalam pandangan Prabowo, persoalan energi di Indonesia bukan semata soal ketersediaan sumber daya. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar, serta infrastruktur distribusi energi yang sudah terbentuk. Namun, biaya pengiriman dan rantai pasok yang panjang kerap membuat harga energi tidak efisien, terutama untuk wilayah yang jauh dari pusat produksi.
Di titik inilah, pengurangan biaya logistik menjadi krusial. Jika distribusi masih menyita ongkos besar, maka manfaat dari produksi energi tidak akan optimal. Pemerintah pun dipandang perlu menata ulang alur pasokan agar lebih pendek, lebih sederhana, dan lebih hemat. Pendekatan ini bukan hanya menyangkut industri energi, tetapi juga berpengaruh pada daya saing ekonomi secara luas.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi adalah kata kunci. Dalam logika pemerintahannya, energi yang kuat tidak cukup hanya tersedia dalam jumlah besar, tetapi juga harus bisa bergerak dari sumber ke pengguna dengan beban biaya yang rendah. Karena itu, pembenahan rantai logistik ditempatkan sebagai bagian dari strategi nasional, bukan sekadar urusan teknis sektor energi.
Energi Terbarukan dan Peran Daerah Terpencil
Meski Indonesia masih mengandalkan minyak dan gas dalam jangka pendek, Prabowo menilai masa depan energi nasional tetap berada pada energi terbarukan. Ia menyoroti potensi besar energi surya sebagai salah satu sumber yang paling menjanjikan karena dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses jaringan energi konvensional.
Menurut Prabowo, energi surya membuka peluang agar daerah terpencil bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan listriknya. Dengan sistem yang tepat, daerah yang jauh dari pusat distribusi tidak harus terus bergantung pada suplai dari luar yang mahal dan rawan gangguan. Di sinilah energi terbarukan tidak hanya dipandang sebagai solusi lingkungan, tetapi juga sebagai jawaban atas ketimpangan akses energi.
Peresmian proyek energi terbarukan di 15 provinsi menunjukkan bahwa arah kebijakan tersebut mulai dijalankan secara bertahap. Pemerintah tampak ingin memastikan bahwa transisi energi tidak berhenti pada wacana, melainkan hadir dalam bentuk proyek yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Pada saat yang sama, perluasan produksi di Blok Cepu memperlihatkan bahwa pasokan energi konvensional tetap dipertahankan untuk menopang kebutuhan nasional.
Prabowo mengaitkan kedua jalur itu sebagai strategi ganda: memperkuat energi yang sudah ada sambil mendorong sumber energi yang lebih bersih. Dengan begitu, Indonesia tidak dipaksa memilih satu jalan secara ekstrem, melainkan membangun transisi yang bertahap dan tetap menjaga stabilitas kebutuhan energi.
Kemandirian Energi, Pangan, dan Industri Jadi Satu Paket
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian energi tidak berdiri sendiri. Pemerintahannya menempatkan ketahanan pangan dan pengolahan hilir industri sebagai prioritas strategis yang saling terkait. Artinya, efisiensi energi bukan hanya untuk urusan listrik dan bahan bakar, tetapi juga untuk menopang produksi pangan dan memperkuat industri dalam negeri.
Kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dari pendekatan itu. Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan investor diarahkan untuk bergerak dalam satu tujuan yang sama: menciptakan sistem energi yang lebih murah, lebih bersih, dan lebih tahan terhadap gangguan. Dalam konteks ini, pengurangan biaya logistik kembali menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan.
Prabowo menilai bahwa program-program nasional hanya akan berhasil jika didukung sistem distribusi yang efisien. Tanpa perbaikan pada jalur pasok, investasi besar sekalipun berisiko tidak memberi dampak maksimal. Sebaliknya, bila biaya logistik bisa ditekan, maka manfaat produksi energi akan lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
Pesan yang disampaikan pemerintah kini terlihat jelas: agenda energi tidak lagi cukup dibaca sebagai soal membangun pembangkit atau menambah kapasitas produksi. Yang dikejar adalah sistem yang utuh, dari sumber, distribusi, hingga pemanfaatan akhir. Dan dalam sistem itu, rantai logistik yang mahal justru menjadi titik awal yang harus dibenahi jika Indonesia ingin melaju menuju energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
