Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pejabat negara yang masih menghambat perbaikan regulasi di sektor energi. Di hadapan pelaku industri minyak dan gas pada Konvensi dan Pameran ke-49 Asosiasi Minyak dan Gas Indonesia (IPA), Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar, tetapi peluang itu bisa terus tertahan bila birokrasi tetap berbelit dan proses perizinan tidak dibenahi.
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha migas tersebut, Prabowo menempatkan penyederhanaan aturan sebagai syarat mutlak untuk menarik investasi asing. Ia menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya, melainkan kerap kehilangan momentum karena terlalu banyak lapisan administratif yang memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.
Pesan utamanya jelas: negara harus menjadi fasilitator, bukan penghalang. Menurut Prabowo, tugas pejabat publik bukan sekadar menjaga prosedur, tetapi memastikan iklim investasi berjalan sehat, cepat, dan dapat diprediksi. Tanpa itu, potensi besar sektor energi hanya akan menjadi wacana yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Regulasi dianggap jadi penghambat utama
Prabowo menyoroti bahwa daya tarik Indonesia di mata investor sebenarnya sangat kuat. Negara ini memiliki cadangan dan prospek energi yang besar, baik di sektor minyak dan gas maupun energi baru dan terbarukan. Namun, semua itu belum sepenuhnya berubah menjadi nilai ekonomi karena masih terhambat oleh tata kelola yang rumit.
Ia meminta lembaga-lembaga yang mengatur sektor energi untuk segera memangkas aturan yang tidak perlu. Bagi Prabowo, penyederhanaan regulasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah strategis agar investasi bisa masuk lebih cepat dan proyek-proyek energi dapat bergerak tanpa tersendat.
Dalam pandangannya, birokrasi yang terlalu panjang hanya akan membuat investor ragu. Ketika proses perizinan, koordinasi antarlembaga, dan kepastian aturan tidak jelas, maka peluang investasi bisa bergeser ke negara lain yang menawarkan kepastian lebih baik. Karena itu, ia menilai pembenahan regulasi harus menjadi prioritas, bukan pekerjaan tambahan yang bisa ditunda.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakefisienan terus berlangsung. Ia ingin ada perubahan nyata dalam cara negara melayani investasi, terutama di sektor yang memiliki peran penting bagi ketahanan energi nasional.
Peringatan keras untuk pejabat yang menghambat
Di hadapan para hadirin, Prabowo menyampaikan peringatan yang paling tegas dalam pidatonya: pejabat yang menghambat reformasi akan diganti. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia ingin mempercepat perubahan, sekaligus mengirim sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi sikap birokratis yang justru merugikan kepentingan nasional.
Menurut Prabowo, pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang mendukung kemajuan, bukan memperlambatnya. Ia menilai, bila seorang pejabat tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan reformasi dan investasi, maka posisinya dapat digantikan oleh orang lain yang lebih siap bekerja.
Nada keras itu memperlihatkan bahwa isu penyederhanaan regulasi bukan sekadar slogan dalam pidato pemerintah. Prabowo ingin para pejabat memahami bahwa arah kebijakan yang ia dorong menuntut kecepatan, disiplin, dan keberanian untuk memangkas hambatan lama yang selama ini dianggap normal dalam birokrasi.
Peringatan tersebut juga menjadi penegasan bahwa sektor energi dipandang sebagai salah satu arena penting untuk menunjukkan efektivitas pemerintahan. Bagi Prabowo, keberhasilan menarik investasi tidak hanya bergantung pada promosi, tetapi juga pada kemampuan negara merapikan aturan dan memastikan proses berjalan efisien.
Optimisme menuju swasembada energi
Selain menyoroti hambatan regulasi, Prabowo juga menggarisbawahi besarnya peluang Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan. Ia menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal untuk bergerak menuju swasembada energi, bahkan pada akhirnya dapat menjadi pengekspor energi.
Optimisme itu didasarkan pada besarnya sumber daya yang dimiliki Indonesia. Menurut Prabowo, jika potensi yang ada dikelola dengan benar dan ditopang oleh sistem regulasi yang lebih sederhana, maka Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga membangun posisi baru sebagai negara yang memiliki daya tawar lebih kuat di pasar energi.
Pernyataan tersebut menempatkan energi terbarukan sebagai bagian dari masa depan yang ingin didorong pemerintah. Meski fokus pada migas tetap penting, Prabowo memberi sinyal bahwa transisi menuju sumber energi yang lebih beragam juga harus berjalan seiring dengan upaya memperbaiki iklim investasi. Dengan kata lain, pengembangan energi tidak boleh berhenti pada satu sektor saja.
Di forum IPA itu, pesan yang dibawa Prabowo tampak konsisten: Indonesia punya sumber daya besar, tetapi untuk mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi, negara harus berani menyingkirkan hambatan yang dibuat oleh sistemnya sendiri. Ia menempatkan reformasi regulasi sebagai pintu masuk agar investasi lebih deras, proyek energi lebih cepat berjalan, dan target kemandirian energi tidak sekadar menjadi ambisi di atas kertas.
Dengan tekanan seperti itu, arah kebijakan pemerintah di sektor energi kini semakin jelas: mempercepat investasi, memangkas hambatan birokrasi, dan menuntut pejabat bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Bagi Prabowo, ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya aturan yang dibuat, melainkan pada seberapa jauh aturan itu membantu negara maju.
