Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat laju investasi di Indonesia: regulasi yang terlalu rumit. Di hadapan pelaku industri energi dalam Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) Tahun 2025, ia menegaskan bahwa negara tidak akan bergerak cepat jika prosedur, aturan, dan birokrasi masih dibuat berlapis-lapis.
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, investor, dan pelaku usaha migas itu, Prabowo menempatkan penyederhanaan regulasi sebagai isu yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, Indonesia punya peluang besar di sektor energi, tetapi peluang itu akan terus tersendat bila aturan di lapangan justru menyulitkan langkah para investor dan pelaku industri.
Pesan yang disampaikan Prabowo bukan sekadar ajakan normatif. Ia bahkan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak mau ikut menyederhanakan aturan yang berbelit. Sikap itu menunjukkan bahwa, bagi pemerintah, persoalan regulasi bukan lagi urusan teknis semata, melainkan soal keberanian membenahi hambatan yang sudah terlalu lama dibiarkan.
Regulasi yang terlalu rumit dianggap menghambat gerak investasi
Prabowo mengingatkan bahwa sektor minyak dan gas membutuhkan kepastian, kecepatan, dan kejelasan. Tanpa tiga hal itu, proses bisnis akan tersendat sejak awal. Ia menilai Indonesia tidak boleh kalah oleh sistem yang justru membuat izin, koordinasi, dan pelaksanaan program menjadi lambat.
Di hadapan peserta konvensi, Prabowo menekankan pentingnya membuat aturan yang mudah dipahami dan mudah dijalankan. Baginya, regulasi yang terlalu kompleks bukan hanya menyulitkan dunia usaha, tetapi juga menghambat negara dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Karena itu, ia meminta lembaga-lembaga terkait untuk memperjelas dan merapikan aturan agar proses investasi bisa berjalan lebih lancar.
Ia juga menyinggung bahwa birokrasi yang bertele-tele sering kali menjadi penghalang utama ketika investor ingin masuk ke suatu sektor. Dalam pandangannya, Indonesia seharusnya tampil sebagai negara yang siap bekerja sama, bukan negara yang membuat calon investor mundur sebelum memulai.
Prabowo menegaskan, pemerintahnya terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki minat dan kapasitas mengembangkan sektor energi. Namun, kerja sama itu hanya akan efektif jika regulasi tidak dibuat rumit dan tumpang tindih. Dengan kata lain, ia ingin membangun iklim usaha yang lebih pasti, cepat, dan ramah bagi investasi.
Komitmen menertibkan pejabat yang menghambat penyederhanaan
Salah satu bagian paling tegas dari pernyataan Prabowo adalah peringatannya kepada para pejabat. Ia menyatakan siap memberhentikan pihak-pihak yang tidak mau menyederhanakan aturan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa ia ingin mendorong perubahan dari dalam birokrasi, bukan hanya dari sisi kebijakan di atas kertas.
Dalam konteks itu, penyederhanaan regulasi tidak diposisikan sebagai slogan. Prabowo tampaknya ingin menjadikannya ukuran kinerja aparatur. Pejabat yang tetap mempertahankan kerumitan, menurut pesan yang ia sampaikan, justru bisa menjadi penghambat agenda besar negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Langkah tegas semacam itu juga memberi sinyal kepada birokrasi bahwa pemerintah ingin ada disiplin baru dalam pengelolaan regulasi. Tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi aturan itu harus benar-benar mendukung gerak sektor riil. Terutama di industri energi, yang selama ini sangat bergantung pada kepastian kebijakan dan kecepatan proses administratif.
Prabowo tampak ingin memastikan bahwa budaya kerja di pemerintahan ikut berubah. Jika sebelumnya banyak proses tersendat karena terlalu banyak lapisan persetujuan dan interpretasi aturan, maka ke depan ia menginginkan sistem yang lebih langsung dan tidak menguras waktu. Ia menempatkan efisiensi sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar opsi perbaikan.
Potensi energi besar, tetapi perlu budaya yang lebih sederhana
Selain bicara soal regulasi, Prabowo juga menyinggung besarnya potensi Indonesia di sektor energi. Ia menilai negara ini punya modal besar untuk berkembang, baik dari sumber daya maupun dari peluang kerja sama dengan investor. Namun, potensi itu akan sulit diwujudkan jika cara kerja pemerintah masih terlalu rumit dan kurang adaptif.
Ia mengajak adanya perubahan yang lebih luas, bukan hanya pada aturan, tetapi juga pada budaya kerja dan cara berpikir. Menurutnya, bangsa yang ingin maju harus berani meninggalkan kebiasaan yang memperlambat. Dalam pandangannya, kesederhanaan bukan berarti menurunkan standar, melainkan membuat sistem menjadi lebih efisien dan masuk akal.
Prabowo juga menyinggung pentingnya memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Pesan ini mengarah pada kebutuhan membuka kesempatan yang lebih luas di tengah sistem yang selama ini kerap terasa kaku. Jika aturan dipermudah dan birokrasi dipangkas, generasi muda disebut akan lebih leluasa berkontribusi dalam sektor-sektor strategis, termasuk energi.
Dalam forum IPA 2025 itu, pernyataan Prabowo sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembenahan internal. Ia melihat bahwa kekuatan Indonesia tidak akan optimal bila energi besar yang dimiliki justru terkunci oleh prosedur yang tidak efisien. Karena itu, penyederhanaan regulasi ditempatkan sebagai langkah penting untuk membuka jalan bagi investasi dan percepatan pembangunan.
Dengan nada yang tegas, Prabowo menyampaikan bahwa cinta terhadap negara juga harus diwujudkan lewat keberanian membenahi sistem yang menghambat. Bagi dirinya, membangun Indonesia bukan hanya soal menambah program, tetapi juga soal menghapus keruwetan yang selama ini membuat langkah negara berjalan lebih lambat dari seharusnya.
