Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi serta menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, juga dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, sebuah panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kekayaan negara. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, juga menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berlapis untuk Danantara, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan badan tersebut dikelola dengan integritas yang tinggi serta memiliki akuntabilitas yang kuat. Pada peresmian Danantara, Presiden Prabowo menekankan pentingnya lembaga ini sebagai implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Sebagai tambahan, tokoh bangsa juga akan dilibatkan sebagai penasihat lembaga untuk menjaga integritas dan kecintaan kepada Indonesia.
Dengan mengelola aset Indonesia sebesar Rp14 ribu triliun, Danantara diharapkan tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga instrumen perencanaan pembangunan guna mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip serta komitmen ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
