Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus diharapkan untuk menjalankan peran pentingnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pangan yang bermutu bagi seluruh penduduk Indonesia dengan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Menurut Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Bapanas seharusnya tidak hanya fokus pada beras tetapi juga semua komoditas pangan pokok lainnya, serta memperkuat sistem logistik pangan, menurunkan tingkat rawan pangan, meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi, dan menjamin keamanan pangan.
BHS menegaskan bahwa Bapanas seharusnya dapat menjadi penghubung antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Fokus utama Bapanas seharusnya pada pengelolaan sektor hulu pertanian guna mencapai swasembada pangan tanpa perlu mengimpor secara berlebihan.
Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini seharusnya juga memberikan perhatian terhadap masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan sehingga mereka dapat menghasilkan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional serta mendorong Indonesia untuk menjadi negara lumbung pangan dan bahkan mancapai kemampuan untuk mengekspor hasil produksi.
Pemerintah perlu memberikan perhatian dan evaluasi yang cermat terhadap kinerja Bapanas agar lembaga ini dapat menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pokok untuk kebutuhan masyarakat. Jika Bapanas tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan efektif, maka perlu dipertimbangkan untuk membubarkan lembaga ini dan memanfaatkan lembaga-lembaga lain yang sudah ada dengan lebih optimal.
