Jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, masih terdapat masalah yang belum terselesaikan terkait akses masyarakat pada air layak pakai dan air minum di Indonesia. Saat ini, presentase akses air minum perpipaan baru sekitar 20.69% pada tahun 2022.
Menyikapi hal ini, Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menekankan bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada air bersih, dibutuhkan komitmen pemerintah. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya air terbesar kedelapan di dunia dan curah hujan tertinggi kelima di dunia. Jadi, tidak ada alasan bahwa Indonesia kekurangan sumber air baku untuk air layak pakai dan minum.
BHS juga menyoroti bahwa sungai memainkan peran penting dalam perkembangan kota di Indonesia sejak dahulu kala. Namun, pemerintah pusat dan daerah belum secara maksimal memanfaatkan sungai sebagai sumber air baku. Contoh yang disebutkan adalah Surabaya, di mana meskipun pipanisasi akses air layak pakai sudah mencapai 100% untuk penduduk, namun masih banyak potensi air yang tidak dimanfaatkan.
Selain itu, Harga air bersih yang mahal juga menjadi perhatian BHS. Di Indonesia, harga air layak pakai bisa mencapai Rp. 17.000 per meter kubik, sedangkan air minum layak harganya mencapai Rp 3 juta per meter kubik. Sehingga, BHS menekankan perlunya pemerintah memastikan akses air bersih yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Untuk itu, BHS berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan kajian biaya pengelolaan air, menetapkan margin keuntungan yang wajar, dan melibatkan masyarakat dalam proses audit. Bisnis infrastruktur air harus memiliki keuntungan yang terkontrol, tidak melebihi 10%. Ini adalah langkah penting untuk memastikan air bersih yang layak dan terjangkau bagi semua penduduk Indonesia.
