Pemerintah dalam rencana ekspansi jaringan gas bumi di Indonesia dianggap menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Penyediaan gas bumi dianggap dapat mengurangi impor energi yang selama ini memberatkan APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan bahwa gas bumi menjadi solusi atas masalah impor minyak dan gas yang terjadi saat ini. Potensi cadangan energi fosil yang bersih di Indonesia sangat besar dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
Selain untuk industri, pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga juga dianggap penting untuk mengurangi impor LPG yang selama ini memakan banyak subsidi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pemakaian gas alam agar tidak terjadi kelebihan pasokan.
Dalam konteks transisi menuju Net Zero Emission, gas bumi dianggap berperan strategis dan optimalisasi energi fosil ini dianggap sebagai langkah terbaik. Selain itu, konversi dari penggunaan BBM ke gas juga dianggap sebagai langkah penting dalam upaya pengurangan impor energi.
Eks Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendukung upaya memasyarakatkan penggunaan gas bumi sebagai solusi pengganti LPG yang masih diimpor. Menurutnya, perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun infrastruktur jaringan gas bumi hingga ke rumah tangga.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan impor. Optimalisasi gas bumi diharapkan dapat membantu menjaga swasembada energi dan mendukung ekonomi hijau.
Secara keseluruhan, pengembangan jaringan gas bumi di Indonesia dianggap sebagai langkah strategis dalam upaya mengurangi impor energi dan mencapai ketahanan energi nasional.
