Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) menuduh proyek kebanggaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu hilirisasi nikel, sebagai praktik kerja paksa. Tudingan ini pertama kali muncul ketika Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional, Departemen Perburuhan AS Thea Lee, membahas tren peningkatan pekerja anak dan kerja paksa di sektor pertambangan mineral di berbagai negara.
Dia menyoroti negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia yang terkenal menggunakan pekerja anak dalam penambangan mineral seperti kobalt, tembaga, dan timah.
“Mereka bekerja keras di pertambangan skala kecil dan artisanal yang tidak diatur dengan baik, melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menggali terowongan, membawa beban berat, dan menangani zat-zat beracun,” tambahnya.
Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara yang berkontribusi pada tren peningkatan kerja paksa terutama dalam produk nikel yang diolah di dalam negeri.
Lee mengklaim bahwa nikel yang diolah di Indonesia juga mencemari rantai pasok global karena diduga dihasilkan melalui eksploitasi pekerja. Selain Indonesia, China juga menjadi sorotan dengan tuduhan serupa terkait rantai pasok aluminium dan polisilikon.
“Kerja paksa juga mencemari rantai pasok mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari DRC (Republik Demokrasi Kongo),” kata Lee.
Lee juga menuduh adanya pelanggaran hak pekerja di Indonesia yang mencakup lembur berlebihan, pekerjaan tidak aman, penundaan pembayaran upah, hingga ancaman kekerasan.
Tren peningkatan kerja paksa di berbagai negara, termasuk Indonesia, diyakini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan dunia akan sumber energi terbarukan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari pertambangan mineral.
Dengan kebutuhan dunia yang mengarah pada energi bersih, Lee menekankan perlunya perlindungan pekerja di seluruh dunia. Hal ini bisa dilakukan dengan menegakkan peraturan perdagangan dan mematuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait tudingan AS terhadap hilirisasi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah melakukan praktik kerja paksa, khususnya dalam proyek hilirisasi nikel di dalam negeri. Bahlil juga sudah membuktikan hal ini di lapangan.
Bahlil menganggap tuduhan AS sebagai kampanye hitam. Dia optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang baik dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, salah satunya melalui program hilirisasi di dalam negeri.
Dengan demikian, Indonesia terus berupaya menjadi negara yang berkembang dengan melanjutkan program hilirisasi dan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar.
