Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri di Indonesia perlu segera dilakukan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Restrukturisasi BIN untuk Efektivitas Kerja Intelijen
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap sebagai langkah penting dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan ini akan membantu menjelaskan peran dan tugas masing-masing unit serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi.
Pengawasan Terhadap Lembaga Intelijen Perlu Ditingkatkan
Aspek pengawasan menjadi perhatian penting dalam diskusi ini. Rizal mengatakan bahwa saat ini belum ada otoritas yang memiliki kewenangan jelas untuk mengawasi operasi BIN, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional
Penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional juga menjadi fokus diskusi. Muhammad Haripin dari BRIN menyoroti pentingnya optimalisasi peran BIN dalam menjembatani berbagai lembaga intelijen yang ada dan mengurangi ego sektoral di antara lembaga-lembaga tersebut. Peran BIN sebagai koordinator intelijen perlu diperjelas dan diperkuat agar koordinasi dapat berjalan lebih baik.
Pengembangan SDM dan Pola Rekrutmen Intelijen
Haripin menyoroti bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal proses rekrutmen yang lebih terbuka dan inklusif. Rekrutmen sebaiknya dilakukan melalui proses silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam, bukan hanya didominasi oleh lulusan dari satu institusi.
Ancaman Eksternal Membutuhkan Intelijen Luar Negeri yang Lebih Kuat
Aisha Kusumasomantri menegaskan bahwa intelijen luar negeri perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Saat ini, BIN terlalu fokus pada isu-isu dalam negeri, sedangkan ancaman dari luar negeri semakin nyata dan dapat mempengaruhi keamanan nasional. Intelijen luar negeri harus lebih diperkuat agar dapat menghadapi potensi ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Kritik Terhadap Dominasi Militer di Struktur BIN
Erik Purnama dari ISDS menyoroti dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN yang dinilai kurang ideal. Hal ini dapat mempengaruhi profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan. Struktur BIN yang banyak diisi oleh personel militer yang kariernya stagnan berisiko menurunkan efektivitas kerja lembaga intelijen.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Profesionalisme BIN
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, dan pengawasan yang lebih ketat dan transparan menjadi langkah-langkah utama yang disarankan. Perbaikan pola rekrutmen dan pengembangan SDM juga perlu dilakukan agar struktur kelembagaan BIN lebih inklusif dan dapat merespons ancaman keamanan dengan cepat.
Kesimpulan
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional menjadi fokus dalam restrukturisasi BIN. Dengan pemisahan yang jelas dan pengawasan yang lebih transparan, BIN diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Restrukturisasi ini diharapkan menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu merespons dinamika ancaman yang terus berkembang.
