Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini baru usulan dan nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan. Menurutnya, persoalan di Pangandaran bukan hanya di daerah tersebut saja, tetapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah.
Jika pinjaman tidak disetujui, Asep mengatakan bahwa akan ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan RAPBD setelah dijamin APBD memiliki nomor register. RAPBD harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur, dan tanpa nomor register, APBD tidak dapat diagendakan sehingga keputusan DPRD oleh bank belum final.
Asep menegaskan bahwa akan ada evaluasi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, namun DPRD tidak dapat memberikan detailnya karena bukanlah pelaksana.
