RI Perlu Menerima Kenyataan Impor Beras

by -85 Views

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa Indonesia harus menerima kenyataan bahwa masih diperlukan impor beras. Hal ini terlihat dari data historis impor Indonesia.

“Impor memiliki catatan yang jelas, sementara produksi hanya klaim. Mari kita lihat data historis. Indonesia umumnya selalu melakukan impor meskipun ada tahun-tahun di mana tidak ada impor, namun di tahun berikutnya akan ada impor,” kata Yeka kepada wartawan di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024).

Yeka menilai bahwa pemerintah perlu membuat rencana impor beras jangka panjang. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat mengukur kebutuhan impor dalam beberapa tahun ke depan.

Sehingga, masyarakat tidak akan terkejut jika pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras dari luar negeri. Yeka juga menyarankan agar pemerintah berhenti menggunakan definisi swasembada 100%.

“Gunakan definisi misalnya swasembada 80% atau 90%. Jika 90% adalah swasembada, maka 10% boleh diimpor, sehingga ketika keputusan impor diambil, itu tidak dipermasalahkan dan tidak menjadi area kritik,” katanya.

Yeka menekankan bahwa politisasi dalam masalah beras harus dihindari, karena yang menjadi korban adalah masyarakat dan petani.

“Pemerintah harus memutuskan, sekarang saatnya untuk tidak lagi menyatakan swasembada 100%, karena nyatanya kita tetap melakukan impor,” jelasnya.

Impor beras adalah hal yang harus diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa usaha untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri tidak dilakukan. Menurut Yeka, peningkatan produksi dalam negeri masih bisa dilakukan meskipun impor tetap dilakukan.

“Kita harus menerima bahwa kita masih memerlukan impor, belum mencukupi. Target swasembada harus diturunkan. Dengan penurunan target swasembada, akan ada kepastian dalam perencanaan pengadaan, sehingga pemerintah bisa melakukan perbaikan dengan tenang. Saat ini, jika ada impor, ada pihak yang marah. Jadi kita harus tenang dan pemerintah harus merencanakan tata kelola produksi,” tambahnya.

Itulah ulasan mengenai pandangan Yeka Hendra Fatika terkait impor beras di Indonesia.