Jakarta, CNBC Indonesia – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian subsidi energi kepada masyarakat, khususnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Petroleum Cair (LPG) 3 Kg.
Wakil Ketua TKN, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kembali pemberian subsidi energi agar bisa dialokasikan langsung kepada penerima manfaat, bukan hanya pada suatu komoditas. Hal ini diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi energi ke masyarakat menjadi lebih tepat sasaran.
“Kami sedang membahas pola pemberian subsidi apakah diberikan kepada produknya atau kepada orangnya agar tepat sasaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan efisiensi subsidi energi agar benar-benar sasaran,” ujar Eddy dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, seperti dikutip dari Sabtu (24/2/2024).
Menurut Eddy, pihaknya sedang memantau masyarakat yang rentan agar tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Karenanya, salah satu solusi terbaik saat ini adalah mengidentifikasi masyarakat ekonomi kelas bawah seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya.
Subsidi sebesar 80% Saat Ini Diterima oleh Masyarakat Mampu
Eddy menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 80% dari subsidi energi justru dinikmati oleh rumah tangga yang mampu secara finansial. Sedangkan 20% sisanya diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu.
“Dari total subsidi energi sebesar Rp 350 triliun, sekitar Rp 160 triliun dialokasikan untuk Pertalite dan Rp 113 triliun untuk LPG 3 Kg, minyak tanah, dan solar. Penggunaan untuk solar, Pertalite, dan LPG 3 Kg mayoritas adalah oleh masyarakat mampu,” kata Eddy.
Contohnya, saat ini terjadi antrian di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera, di mana BBM jenis Solar banyak digunakan oleh truk besar milik perusahaan pertanian dan pertambangan.
“Juga untuk Pertalite, 80% konsumennya adalah masyarakat mampu, bahkan ada yang memiliki satu atau dua mobil. Jika bicara tentang LPG 3 Kg, penggunaannya lebih luas karena bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat miskin,” ujarnya.
Oleh karena itu, jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden, pihaknya berencana untuk mengevaluasi kembali kebijakan terkait mekanisme penyaluran subsidi energi.
“Andai kita dapat merapikan pendataan serta memberlakukan hukum yang tepat terkait siapa yang boleh dan tidak boleh membeli subsidi BBM atau energi bersubsidi, maka kita dapat mengurangi subsidi energi,” tambahnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Rupiah Melemah Subsidi Energi Bengkak? Ini Kata Sri Mulyani
(hsy/hsy)
