Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan peringatan kepada Kementerian Pertanian agar tidak membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap gagal dengan tetap mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2023 untuk Kementerian Pertanian akan dilakukan mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 31 Mei 2024 mendatang. BPK meminta Kementan untuk menyampaikan laporan tersebut paling lambat tanggal 29 Februari 2024. Pemeriksaan melibatkan 21 orang, dengan audit dilakukan di 6 daerah provinsi.
Haerul menekankan pentingnya menjaga opini laporan keuangan Kementerian Pertanian agar tetap WTP. Dia menyebut bahwa opini WTP bukan hadiah dari BPK, tetapi merupakan hak dari instansi pemerintah tersebut. Haerul juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk tidak menghalangi dan membatasi akses para pemeriksa, namun tetap menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik.
Menanggapi hal ini, Mentan Amran memberikan perintah kepada seluruh PNS di lingkungan Kementan untuk mengikuti instruksi dari BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2023 ini. Dia berharap agar di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, sektor pertanian masih mendapatkan opini WTP. Amran juga menegaskan bahwa Kementan akan terbuka dalam pemeriksaan tersebut.
Artikel Selanjutnya:
RI Terancam Impor Beras Besar-Besaran 2024, Ini Solusinya
(dce)
