Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Mengkritisi Program Bedah Rumah dan Sumur Bor Prabowo
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti program bedah rumah di Cilincing dan pembangunan sumur bor di Jawa Barat. Mewakili koalisi, Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut ada indikasi kampanye terselubung dalam kegiatan itu.
Gufron menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri kedua agenda tersebut mengatasnamakan Kementerian Pertahanan. Menurut Gufron, tak ada kaitan bedah rumah dan sumur bor dengan tugas pokok dan fungsi Prabowo.
“Patut diduga kuat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” kata Gufron dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Januari 2023.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti turun tangan memastikan tak ada anggaran negara yang dipakai kampanye terselubung. Sehingga, pemilihan umum dapat berlangsung jujur dan adil.
“Presiden Jokowi harus memastikan tidak ada penggunaan sumber daya negara dan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan salah satu capres atau paslon pada Pemilu 2024,” kata Gufron.
Dia melihat ada kegiatan bedah rumah dan peresmian sumur bor merupakan kedok bagi Prabowo Subianto. Capres nomor urut 2 itu menggunakan jabatannya untuk mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya.
“Penting dicatat, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye merupakan kejahatan pidana pemilu yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas,” kata Gufron.
Seharusnya, kata Gufron, Prabowo fokus pada tugas dan fungsinya dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara. Khususnya, dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain.
“Manfaat pembangunan sumur bor air dan proyek bedah rumah warga memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tapi hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian terkait, bukan urusan Kemhan,” kata Gufron.
