Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memperhatikan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Usulan kenaikan anggaran Kemhan sekitar USD4 miliar atau setara dengan Rp61,58 triliun diajukan dan disetujui untuk tahun 2024.
“Koalisi menilai, kenaikan anggaran di Kemhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” ujar Ketua YLBHI M Isnur mewakili koalisi, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 Desember 2023.
Menurut dia, kenaikan anggaran di Kemhan patut disorot. Sebab, terjadi di akhir masa pemerintahan dan dialirkan ke kementerian yang pimpinannya ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata Isnur.
Dia melihat kenaikan anggaran seolah menafikan persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Belum lagi, persoalan stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi.
Menurut Isnur, kebijakan tersebut sangat janggal. Karena, tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024,” kata Isnur.
Koalisi, kata dia, mendorong pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini. Karena, sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo.
“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” ujar Isnur.
